Palopo, Uklikinfo.com-Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menghadiri penyerahan sertifikat Barang Milik Daerah (BMD), yang dilaksanakan di Gedung Saodenrae Convention Center (SCC) dan diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Palopo. Jumat (23/5/2025).
Penyerahan sertifikat ini melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta sertipikat Wakaf dan Lintas Sektor di Kota Palopo.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, Aspar, menjelaskan bahwa total sertipikat yang diserahkan hari ini sebanyak 15 dokumen, terdiri atas sertipikat Lintas Sektor, Wakaf, dan BMD.
“Khusus untuk aset Pemerintah Kota Palopo, hari ini kami menyerahkan lima sertipikat. Untuk program PTSL, dari total 300 target, kami telah menyerahkan 149 dan berkomitmen menyelesaikan seluruhnya pada bulan Juni 2025,” ungkap Aspar.
Ia juga menyebutkan bahwa selain di Palopo, terdapat pula sertipikat BMD yang akan diserahkan di wilayah Luwu Timur.
Penjabat Wali Kota Palopo, Firmanza DP, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN, serta Komisi II DPR RI yang telah mempercayai Kota Palopo sebagai penerima manfaat program strategis ini.
“Program ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan keadilan agraria. Sertipikat ini bukan sekadar kertas, melainkan perlindungan aset dari sengketa, jaminan legalitas, dan modal usaha bagi masyarakat,” jelas Firmanza.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Palopo akan terus mendukung dan memfasilitasi program-program kementerian ATR/BPN, termasuk PTSL, Wakaf, sertipikat BMD, dan Lintas Sektor.
“Kami bersyukur atas tercapainya kesepakatan warga dalam konsolidasi tanah yang mendukung terciptanya kawasan permukiman yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang juga hadir dalam kegiatan ini, menegaskan bahwa Komisi II berperan aktif dalam pengawasan, legislasi, dan penganggaran terkait pertanahan dan tata ruang.
“Program tanah untuk rakyat ini adalah bukti nyata hasil kerja APBN 2025 yang kami kawal. Kami ingin rakyat memiliki kepastian hukum atas tanahnya,” ujar Rifqinizamy.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kanwil ATR/BPN Sulsel, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Kepala Kantor Kemenag Palopo, serta para penerima sertipikat dan undangan lainnya.
