Palopo, Uklikinfo.com-Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menyoroti permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri perwakilan tenaga honorer, Darwis menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam mengakomodasi seluruh tenaga honorer di Kota Palopo.
“Kembali kepada kemampuan daerah, kita dituntut untuk menyelesaikan seluruh masalah tenaga honorer di kabupaten/kota masing-masing. Namun, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran, sementara kemampuan Kota Palopo sendiri belum mampu untuk mengakomodir secara keseluruhan,” ujarnya.
Darwis menegaskan bahwa pihaknya bersama eksekutif akan mencari formula terbaik untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Ia menyebut pentingnya kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Kota Palopo dalam menentukan langkah strategis.
“Kita akan cari formulanya bersama pihak eksekutif, jalan apa yang bisa kita tempuh untuk mengakomodir honorer yang ada saat ini, baik itu di R1 maupun R2,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Darwis juga menyoroti bahwa pengangkatan tenaga honorer tidak sepenuhnya dapat dilakukan melalui PPPK. Beberapa bidang pekerjaan tertentu, khususnya bidang teknis, memerlukan pengangkatan melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Solusinya kita tunggu dari pihak sebelah (Pemkot Palopo), seperti apa kemampuannya dan berapa yang bisa diakomodir untuk kesempatan berikutnya. Ada juga beberapa bidang yang harus kita terima melalui CPNS, karena tidak semua bisa dilaksanakan oleh teman-teman PPPK. Contohnya, bidang teknis yang memang tidak ada kategorinya,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan tenaga honorer Kota Palopo, Ahmad, mengungkapkan kekecewaannya atas belum adanya kejelasan terkait status tenaga honorer, khususnya honorer paruh waktu.
“Sebenarnya tujuan kami datang ke DPRD ini adalah untuk meminta kejelasan terkait beberapa poin, terutama menyangkut status teman-teman honorer, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu. Masalah utama di sini adalah status tenaga paruh waktu,” ujar Ahmad.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan para tenaga honorer bertujuan untuk memastikan masa depan mereka, terutama yang bekerja sebagai tenaga paruh waktu. Namun, hingga saat ini, pembahasan yang dilakukan belum memberikan jawaban yang konkret.
“Pembahasan tadi belum ada kejelasan. Masih seperti keputusan yang turun dari pemerintah pusat, bahwa penyelesaian masalah ini dikembalikan ke daerah,” jelasnya.
Ahmad juga menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan solusi nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia berharap ada langkah konkret untuk menentukan nasib tenaga paruh waktu, termasuk rencana penyelesaian secara bertahap jika diperlukan.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa memberikan kejelasan, apakah persoalan ini bisa diselesaikan dalam dua tahun secara bertahap sesuai dengan anggaran daerah, atau kembali seperti sebelumnya, di mana status tenaga honorer tetap menggantung,” tambahnya.
Ahmad menekankan bahwa kejelasan status tenaga honorer sangat penting untuk keberlangsungan hidup para pekerja. Ia berharap DPRD Palopo dapat menjadi jembatan untuk memperjuangkan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.
“Kami hanya meminta kepastian, apakah status kami ini akan ada solusi konkret atau tidak. Itu yang menjadi harapan kami semua,” tandasnya.
