Makassar | Kebijakan mutasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menuai sorotan dari berbagai pihak. Ketua PPNI Sulsel, Abdul Rakhmat, menilai mutasi tersebut dilakukan dengan prosedur yang belum matang sehingga menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kesehatan yang terdampak.
Menurutnya, jika mutasi dilakukan dengan alasan redistribusi tenaga dan peningkatan kualitas pelayanan, maka seharusnya dilaksanakan melalui tahapan yang jelas, kajian mendalam, serta melibatkan berbagai pihak terkait.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan gejolak, apalagi di tengah kondisi bangsa yang juga sedang menghadapi berbagai isu nasional,” ujarnya.
Ketua PPNI Sulsel telah menjalin komunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi profesi kesehatan yang anggotanya terdampak kebijakan tersebut.
Audiensi dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 30 Agustus 2025, dengan Kepala Dinas Kesehatan menyatakan kesiapan menerima PPNI beserta organisasi profesi kesehatan lainnya.
Dalam pertemuan ini, organisasi profesi diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif terkait kebijakan mutasi tenaga kesehatan di Sulsel.
